Peringatan Darurat 🚨🚨🚨 Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR yang rencananya akan digelar Selasa pekan depan (18/11) untuk disahkan. Jika RUU KUHAP disahkan, maka semua orang berpotensi menjadi korban. Semua bisa diamankan, ditangkap, dan ditahan tanpa kejelasan. Semua bisa digeledah, disita, disadap, dan diblokir hanya berdasarkan subjektivitas aparat. Semua bisa dipera

Setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), muncul kekhawatiran publik mengenai pasal-pasal yang memberi kewenangan luas kepada kepolisian, termasuk menyadap, merekam, dan mengakses data digital warga. Berdasarkan draf RUU KUHAP tanggal 13 November 2025, sejumlah pasal seperti Pasal 1 Ayat 34, Pasal 124, dan Pasal 132A memang mencantumkan wewenang aparat untuk mengambil, membekukan, serta memeriksa data elektronik tanpa batasan yang jelas soal izin pe

Anggota DPRD ini Pengen Nge-Rampok Duit Negara Sampai Miskin

Demo Hari Pertama: Aksi DPR di Bali

DPR Tantang BGN Ungkap Politikus yang Minta Jatah Proyek MBG: Tunjuk Orangnya, Ini Cari Kesempatan

Gerindra Bakal Aktifkan Lagi Sara Keponakan Prabowo di DPR: Pengunduran Diri Tak Penuhi Syarat